MEDAN, (MIMBAR) - Fraksi PAN DPRD Medan mengaku miris dan menyayangkan kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan yang minim bahkan gagal memenuhi target PAD di Tahun 2019 lalu. Dimana target Rp 6 Triliun lebih hanya tercapai Rp 5 Triliun lebih yakni 88,20 persen.
Hal demikian dinilai bukti lemahnya pengelolaan data dan sumber informasi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun asumsi dan tidak adanya inovasi dan tanggung jawab kerja untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Sudari ST selaku juru bicara Fraksi PAN DPRD Medan dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Medan pelaksanaan APBD 2019, saat rapat paripurna di gedung dewan, Senin (22/6/2020).
Begitu juga terkait penataan infrastruktur, Sudari menilai belum memberikan hasil yang maksimal. Terbukti beberapa perbaikan infrastruktur tidak memberikan kenyamanan bagi warga. Terkait hal itu, Sudari mempertanyakan pihak Dinas PU Kota Medan kenapa hanya mampu menyerap anggaran sekitar 83,28 persen sementara banyak keluhan masyarakat agar kualitas dan anggaran infrastruktur maksimal.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti bagaimana komitmen Pemko Medan untuk menjalankan rekomendasi DPRD Medan teekait penggunaan dan pemasangan typing box di beberapa hotel dan restoran. Diketahui sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui self assesment system, dimana pemungutan pajak dan retribusi penentuan bebannya ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sistem lama itu sangat berpotensi lost pendapatan. Untuk itu sangat perlu disikapi demi peningkatan PAD dengan potensi yang dinilai meningkat.
Diakhir pemandangan umumnya, Sudari selaku Bendahara Fraksi PAN DPRD Medan itu mempertanyakan upaya dan kesiapan Pemko Medan menyanggupi anggaran Pilkada 2020 semetara PAD Pemko Medan Tahun ini dipastikan jauh menurun dari target.
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan itu, terkait penyebaran Covid-19 yang terus bertambah di kota Medan dan kian memprihatinkan sebagai zona merah, apa saja langkah Pemko Medan untuk meminimalir memutus mata rantai pandemi Covid tersebut.
Bahkan, masalah nasib pedagang pasar bengkok aksara korban kebakaran 4 tahun lalu supaya segera dicari solusi.
Bahkan, Fraksi PAN minta Pemko Medan agar benar benar merealisasikan program universal healt corvorage penjaminan kesehatan seluruh masyarakat kota Medan yang tidak tercover PBI Kesehatan, pada hal jumlah yang dicover PBI pemerintah pusat, Propinsi dan Kota sudah melampaui jumlah orang miskin yang ada di Kota Medan. (gs)
