Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE dengan agenda mendengar pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja Lembaga-lembaga Negara dan pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI yang mengusung tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat” di Gedung DPRD Medan, Selasa (16/8/2022).
Sidang istimewa turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Medan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, camat, tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Dengan serius, pimpinan DPRD Kota Medan beserta seluruh yang hadir dalam sidang istimewa itu selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. Dengan mengenakan pakaian adat Paksian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bewarna hijau dengan tutup kepala bewarna emas, Presiden mengatakan, ditengah tantangan yang berat, Indonesia temasuk negara yang mampu menghadapi krisis global dan termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima negara di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5nXdKG8JXtXOVVO9dn0VA80d7Rb9FCtKb73DDC8FqnkTH7WZ9wrwde-HVh86ebAaVsqZYdL93lCOqdtOfXNT4bcVFn3ofMNcbpVb7EaDgjli-Xq0PeBKqkWw7H0596okO3RpT9KBjOQFkrgvyFDp-8Dq109qhnf7QLbpn-KPaoUlfLFHxIOh-ww/w640-h428/WhatsApp%20Image%202022-08-16%20at%2020.44.15.jpeg) |
Sidang istimewa dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE didamping segenap Wakil Ketua dihadiri Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Wakil Wali Kota H Aulia Rachman, Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman. (foto : mimbar) |
Selain itu, kata Presiden, inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp.106 triliun. Oleh karenanya, itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp.502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi.
“Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp.364triliun,” kata Presiden.
Presiden selanjutnya mengungkapkan, ada empat kekuatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia. Kekuatan pertama, jelasnya, kemampuan mengelola agenda-agenda besar dengan baik. Kekuatan kedua yakni sumber daya alam yang melimpah, kekuatan ketiga adalah bonus demografi, sedangkan kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCpOQtkax53pFg6TfvPN4ZB1E7uNNIrQsRh5M7S0qgEW6kjj3Mmj0V6b7Jl4CEeWXOyhkPi9SgWL9vXtu5MrPRLDqkitaCPm8XTa69eSsgzfUAOikRWnXwSSuz-8e-QmYMu79j3wQD67qLeBsqbwnpeX7tj_IUMevpzrDWj7F4n3Ifm6aMHOUlEA/w640-h428/WhatsApp%20Image%202022-08-16%20at%2020.44.17.jpeg) |
Presiden RI, Joko Widodo dalam layar mengenakan pakaian adat Paksian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bewarna hijau dengan tutup kepala bewarna emas. (foto : mimbar) |
“Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Presiden
Kemudian, Presiden menegaskan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Dikatakannya, keamanan, ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci. Oleh karenanya, kata Presiden, rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi, lanjut Presiden, juga terus menjadi prioritas utama. “Untuk itu, Polri, Kejaksaan dan KPK terus bergerak,” ungkapnya.
Di kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn, jelas Presiden, terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM. Kemudian, lanjutnya, 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfpNJ4wPpb1saO7o2-qK1i9ZDysRqgYKsl7XzmQeNBg-YIQ_Z1E39GCLC-LfNsmtVHQdCD4WqbqAiT2UfAHVOhqOZdPMYpW2wQs46yH2LFOlsZFlBu-AOTRkuY3yaGfhjsrdbe5UvSuv2BRzJUfSUAGpMFjoOXFH5Bz-yFzXofcxG73PrUrHRoEw/w640-h428/WhatsApp%20Image%202022-08-16%20at%2021.09.29.jpeg) |
Dengan serius, pimpinan DPRD Kota Medan beserta seluruh yang hadir dalam sidang istimewa itu selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden. (foto : mimbar) |
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa belanja negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230 triliun serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.
Sedangkan pendapatan negara pada tahun 2023, dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun. Yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.
Presiden mengatakan bahwa Arsitek APBN tahun 2023 didesain senantiasa waspada, antisipatif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWKYQuchxJps4b3C7SK41s6rZJa_NJUQxG8haHd83xWzC9dzv6k0psBojB_azBSyF2g6S1kgBIk0vn8AWJCx0DAFPGj66trbFyn4H54UPxMSb4IPodykr082yMo4E44D2I2hlJlYK4--8ERGE4a3Xzi-sj0RArXcuCnnmvKX5pLXTh2sqG_nqW3g/w640-h420/WhatsApp%20Image%202022-08-16%20at%2020.44.15%20(1).jpeg) |
Ketua DPRD Medan dan segenap Wakil Ketua DPRD Medan foto bersama unsur Forkopimda Kota Medan usai mendengarkan pidato Presiden RI. (foto : mimbar) |
“Desain belanja dan pendapatan, serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan,” ucap Presiden.
Dalam struktur rancangan RAPBN 2023, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun. Serta pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392 triliun.
Presiden juga mengatakan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWCoF8p_7TTtyRYq3qwPoTyMWUMH2nQVV0s1K5aY00XlAG87ASSuqsi4UIvOBd2jYaAjNMOKc8kEMdiCYFNuy37vCjdwcmhc7gVjlj4q2aYtfmI72SEWsaj8PMNgWUHPg6zBuSRDfN9xRV4tB26X4-Kxm0kY78NfvMc_ADpMD65MjjqyDoSZWNkA/w640-h428/WhatsApp%20Image%202022-08-16%20at%2021.09.26.jpeg) |
Foto bersama usai dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2022. (foto : mimbar) |
Usai mendengarkan pidato kenegaraan Presiden, Ketua DPRD Medan, Hasyim, SE mengungkapkan, terkait upaya Pemerintah untuk mendukung UMKM naik kelas sejalan dengan apa yang dilakukan Pemko Medan saat ini. Diungkapkannya, upaya yang dilakukan Pemko Medan di antaranya menjalin kerja sama dengan pelaku UMKM, terutama sektor kuliner dalam pengadaan makanan dan minuman di lingkungan Pemko Medan.
Siang harinya, Ketua DPRD Medan, Hasyim, SE segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota unsur Forkopimda Kota Medan, Sekda Kota Medan, pimpinan OPD, camat, tokoh agama dan tokoh masyarakat kembali mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda mendengar Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Beserta Nota Keuangan.