Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (26/6/2023). (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Dalam upaya pengendalian premanisme dan aksi begal, Pemko Medan memberikan dukungan penuh, khususnya kepada Polrestabes Medan dan unsur TNI agar dapat secara efektif memberantas tindakan-tindakan premanisme serta pelaku begal yang sangat mengganggu citra Kota Medan yang aman dan nyaman.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan, Bobby Nasution terhadap Pemandangan Umum Fraksi-PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) yang disampaikan Paul MA Simanjuntak SH dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) melalui Sudari ST dalam tanggapan Wali Kota Medan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (26/6/2023).
“Selain itu bentuk dukungan lainnya juga kita lakukan melalui pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama secara kolaboratif membangun sistem keamanan lingkungan termasuk melalui Siskamling terpadu,” kata Bobby Nasution.
Kemudian, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari F-PDI Perjuangan atas rencana menaikkan honorarium khusus Kepala Lingkungan sesuai dengan UMK yang disampaikan.
“Mudah-mudahan rencana ini mulai dapat diterapkan pada TA 2024 sehingga nantinya dapat mencerminkan peningkatan kinerja pelayanan publik di tingkat kelurahan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bobby Nasution.
Selanjutnya menanggapi pertanyaan tentang sudah sampai sejauh mana penggunaan sistem online dalam perhitungan potensi dan pembayaran pajak maupun retribusi daerah seperti di rumah makan dan restoran yang disampaikan F-PAN, Bobby Nasution menjelaskan, sistem online pajak daerah telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir.
Dikatakan Bobby Nasution, sistem online itu dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) dan sudah terkoneksi secara real time dengan bank. “Disamping itu juga penerapan sistem perekam data transaksi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir bekerjasama dengan Bank Sumut dan BNI sejak tahun 2021 sampai saat ini,” terangnya. (01)