Anggota Fraksi HPP DPRD Medan, Erwin Siahaan. (foto : mimbar/dok) |
MEDAN, (MIMBAR) - Fraksi Hanura - PSI - PPP (HPP) DPRD Medan minta Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution agar program pembangunan tidak tertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia melalui peningkatan Sumber Daya Manusis (SDM). Sehingga, dapat sehingga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan pembangunan yang merata.
Usulan itu disampaikan anggota Fraksi HPP DPRD Medan, Erwin Siahaan melalui pendapat Fraksinya dalam rapat paripurna penandatanganan sekaligus persetujuan DPRD bersama Walikota Medan atas perubahan Perda No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Medan, Selasa (14/11/2023).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan sejumlah anggota dewan, Sekwan DPRD Medan, M Ali Sipahutar, Kabag Persidangan Andres Willy Simanjuntak. Hadir juga Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota, Aulia Rahcman, Sekda Kota Medan, Wiria Alrahman serta sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan.
Disampaikan Erwin, seiring Visi Wali Kota Medan terwujudnya masyarakat Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif harus diimplementasikan dan diaktuliasasikan dengan upaya maksimal.
"Kalau Medan sudah berkah itu bermakna selalu bertambahnya kebaikan yang dilaksanakan baik pemerintah maupun masyarakatnya. Kebaikan pada sisi pembangunan, pelayanan public dan kesejahteraan sosial, kebaikan budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga kebaikan itu menjadi indikator rakyat Kota Medan maju, sejahtera dan makmur.
Ditambahkan Erwin Siahaan, perubahan RPJMD 2021-2026 ini merupakan dokumen resmi daerah yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Kota Medan. Perubahan RPJMD ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan program strategis pembangunan.
Untuk itu, guna mewujudkan keberhasilan pembangunan, maka sinergitas antara pemangku kepentingan dengan seluruh komponen rakyat Kota Medan sangat penting. Sebab pembangunan hakikatnya adalah tanggungjawab bersama, karena itu pula kolaborasi antara pemerintah dan rakyat sangat dibutuhkan. (01)