 |
| Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri. (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Permasalahan infrastruktur, drainase hingga masalah bantuan sosial (Bansos) masih menjadi persoalan utama masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 3.
"Melalui sidang paripurna laporan reses ini, berbagai keluhan masyarakat telah kami himpun. Permasalahah drainase dan infrastruktur," kata anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri saat menyampaikan laporan reses masa sidang I Tahun 2024-2025, Senin (6/1/2025).
Untuk persoalan bantuan sosial agar secara keseluruhan proses untuk mendapatkan bantuan dapat transparan.
"Masyarakat di Kecamatan Medan Deli dan Medan Tembung secara keseluruhan memohon agar proses untuk mendapatkan bantuan PKH transparan dan dipermudah dalam urusannya," kata politisi PKB itu.
Wanita yang akrab disapa, Laila ini mengatakan, berbagai bantuan yang dikeluhkan masyarakat yakni bantuan PKH, KIP, bantuan Lansia, bantuan anak sekolah dan program bantuan BPJS Kesehatan Gratis.
"Di Kecamatan Medan Deli banyak Lansia, tapi program Lansia justru tidak berjalan, di Kecamatan Medan Tembung kami meminta agar didata ulang bantuan PKH dan KIP ," katanya.
Laila juga mempertanyakan program Universal Health Coverage (UHC) yang hingga kini belum dapat dirasakan masyarakat.
"Masyarakat di Dapil 3 meminta kepada Pemko Medan dan Dinas Kesehatan untuk tidak mempersulit masyarakat dalam hal pelayanan penggunaan program UHC yang dicanangkan Wali Kota Medan," katanya. (01)
%20(1).jpg)
