 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut. (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Dunia birokrasi Pemprov Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tercoreng oleh ulah seorang oknum yang mengaku sebagai wartawan. Oknum ini diduga menakut-nakuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengklaim dirinya sebagai orang dekat Pejabat Tinggi Sumut dan memiliki kuasa mengatur semua media di lingkungan Pemprov Sumut.
Tak hanya itu, kabar yang beredar menyebutkan bahwa pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut juga menjadi sasaran tekanan. Mereka dipaksa agar media tertentu masuk dalam daftar kerja sama pemerintah, meskipun media tersebut belum lulus verifikasi Dewan Pers sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku. Karena takut terhadap ancaman oknum tersebut, beberapa pejabat Kominfo akhirnya terpaksa mengikuti kemauannya.
Tindakan oknum ini dinilai sangat berbahaya karena dapat mencoreng nama baik Gubsu Bobby Nasution yang tengah berupaya menjalankan berbagai program prioritas dengan transparan dan profesional. Jika tidak segera ditindak, praktik premanisme berkedok jurnalistik ini bisa semakin merajalela dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Jika benar ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai orang dekat gubernur dan memaksa OPD serta Kominfo mengikuti kemauannya, maka ini adalah bentuk pemerasan yang harus segera diusut tuntas,” ujar salah satu sumber yang minta namanya tidak disebutkan, Rabu (12/3/2025)
Sejumlah wartawan yang bertugas dan terdaftar secara resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengaku heran terhadap ulah seorang oknum wartawan yang mencatut nama pejabat tinggi di Sumut, termasuk Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Tindakan tersebut dinilai dapat merusak citra pers dan menyesatkan publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum tersebut diduga menggunakan nama pejabat tinggi untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan tertentu. Hal ini menuai kecaman dari kalangan jurnalis yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
"Kami sangat menyayangkan tindakan ini karena bisa mencoreng nama baik profesi wartawan. Seharusnya pers bekerja secara profesional dengan mengedepankan fakta, bukan justru mencatut nama pejabat untuk kepentingan tertentu," ujar salah seorang wartawan senior yang bertugas di Pemprovsu. (01)
